gooretro

era baru dunia digital ada ditangan kita

Royal Dutch Shell

Dalam Indische Mijnwet ini, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berwenang memberikan hak konsesi pertambangan Migas kepada swasta selama 75 tahun. Pemegang hak Konsesi diwajibkan membayar sewa pemakaian tanah wilayah konsesinya (land rent) kepada Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan mineral yang dihasilkan di daerah konsesi menjadi milik pemegang Konsesi. 

Pada tahun 1904, Pemerintah gerobak lipat Kolonial Hindia Belanda merevisi Indische Mijnwet, bahwa hak konsesi hanya diberikan kepada warga Belanda yang tinggal di Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang didirikan di bawah Undang-undang Pemerintah Belanda atau Pemerintah Kolonial Belanda. Karena Indische Mijnwet mempersyaratkan pemegang hak konsesi harus perusahaan, maka penambangan Migas di Sumatera Utara diserahkan kepada perusahan minyak swasta Belanda, Royal Dutch Shell. 

Kemudian Royal Dutch Shell meluaskan operasinya e seluruh wilayah Nusantara. BAB1 Pendaoan jangkauan invasi ke negara-negara berikutnya. Perang berkecamuk di Pasifik, Jepang menyerang Pangkalan Utama Armada Angkatan Laut AS, di Pearl Harbour. Akibat perang, krisis ekonomi semakin parah melanda Asia Pasifik. 

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tidak akan sanggup melawan bala tentara Jepang, jika menyerang daerah Hindia Belanda. Oleh karenanya, Belanda merencanakan akan membakar atau membumi-hanguskan seluruh ladang minyak dan fasilitasnya agar tidak dikuasai oleh Jepang. Namun, usahanya sia-sia karena tentara Jepang menyerbu dengan cepat. 

Sebagian besar ladang minyak dan fasilitasnya jatuh ke tangan Jepang. Dengan melibatkan para personil Indonesia yang berpengalaman dalam industri Migas, dalam waktu yang relatif singkat Jepang berhasil merehabilitasi sebagian ladang minyak dan fasilitas yang dibakar. Daerah bekas konsesi ini menjadi modal awal rasa percaya diri bangsa Indonesia untuk mampu ri mengelola sendiri industri Migasnya, apabila merdeka nanti. 

Perang Dunia II berakhir, perjuangan bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah RI dengan semangat nasionalisme memandang sistem konsesi pengelolaan Migas peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda harus diganti, karena tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa yang merdeka. Tekad kedaulatan usaha dirumuskan oleh para Pendiri Bangsa dalam penyusunan konstitusi, yang kemudian proses pembentukan urin dikenal dengan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) UUD 1945 mengamanatkan antara lain: penguasaan sumber daya kekayaan alarm oleh Negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana BABI Pendahuluan 7 1945, bahwa Migas adalah kekayaan nasional yang harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. 

Mosi ini juga termotivasi setelah melihat pertambangan emas di Afrika Selatan dimana masyarakatnya praktis tidak menikmati hasil emas yang melimpah ini. Akhirnya Pemerintah RI berhasil menerbitkan UU No. 44/Prp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan selanjutnya dalam Penelitian ini disebut sebagai UU Migas No. 44/Prp/1960. Inilah langkah awal politik hukum Indonesia untuk menguasai dan mengelola sendiri sumber daya alam Migas yang dituangkan ke dalam suatu hukum positif. Betapa Migas merupakan sumber daya strategis' adalah sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan yang mendasari diterbitkannya Undang-undang tersebut yakni: a. 

Bahwa Migas mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain; b. Bahwa produksi Migas merupakan cabang-cabang produksi yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak baik langsung maupun tidak; c. Bahwa Migas mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional; dan d. 




  • Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
     

    Isi tulisan akan diterbitkan dan hanya pemilik blog yang dapat menghapusnya.


    削除
    Royal Dutch Shell
      Komentar(0)