gooretro

era baru dunia digital ada ditangan kita

Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak

Dorongan yang kuat itu terdapat dalam Butir ke-60 Letter of Intent IMF yang menyebutkan, hendaknya Pemerintah RI harus konsisten untuk melakukan reformasi mengenai kebijakan hukum secara komprehensif pada sektor Migas, dan sesuai dengan skema MEFP BAB I Pendahuluan 15 pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka dalam kegiatan Hulu dibentuk Badan Pelaksana (BPMigas) dan dalam kegiatan Hilir dibentuk Badan Pengatur (BPH Migas). 

Pertamin selaku perusahaan negara diubah statusnya menjadi PT (Persero) dan fungsinya hanya berperan sebagai salah satu pelaku bisnis dalam seluruh gerobak lipat kegiatan Migas di Indonesia. Dalam kegiatan Hulu, kedudukan Pertamina sama dengan investor (perusahaan) lainnya, yakni sebagai kontraktor bagi BPMigas dalam Kontrak Kerjas Sama (KKS) yang salah satu sistem/bentuknya adalah kontrak bagi hasil (KPS) seperti yang berlaku selama ini. Demikian pula dalam kegiatan Hilir, kedudukan Pertamina sama dengan perusahaarn lainnya di bawah koordinasi BPH Migas. 

Beberapa butir ketentuan lain dalam UU No. 22/2001 tersebut adalah bahwa harga BBM di dalam negeri diserahkan pada mekanisme pasar, kerja sama di kegiatan Hulu (KKS) selain dalam bentuk/sistem KPS juga dizinkan dalam bentuk lain, membagi penerimaan negara dari hasil kegiatan Hulu antara Pemerintah (Pusat) dan Daerah Segera setelah UU Migas No. 22/2001 tersebut diundangkan, timbul reaksi dari berbagai kalangan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Undang-undang tersebut sangat liberal dan mempertanyakan apakah langkah liberalisasi yang ditempuh itu karena tuntutan dunia internasional (globalisasi ekonomi) namun mengapa sampai harus mengorbankan kepentingan nasional? Dari aspek hukum, walaupun disadari bahwa peraturan perundang-undangan Migas ini merupakan salah satu hasil "reformasi hukum", namun beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, Serikat Pekerja Pertamina maupun perorangan, mengajukan permohonan pengujian formil dan materil atas UU Migas BAB 1 Pendahulvon 17 Pasal 61 huruf b yang intinya menyatakan bahwa pada saat dialihkan menjadi Persero, di kegiatan Hilir. 

Pertamina dianggap telah mendapatkan izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berbeda dengan Putusan atas UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya dalam Penelitian ini disebut sebagai UU Listrik No. 20/2002) yang juga diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Serikat Pekerja PLN yang dinilai sebagai tidak sejalan dengan UUD 1945, diajukan bersamaan waktunya dengan pengajuan UU Migas Nomor 22/2001. 

Pada tanggal 15 Desember 2004 (hanya terpaut dua minggu sebelum Putusan atas UU Migas Nomor 22/2001), Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas permohonan pengujian terhadap UU Listrik 2002, dengan amar putusannya antara lain berbunyi bahwa permintaan pemohon untuk pengujian formil ditolak. UU Listrik No. 20/2002 bertentangan proses pembentukan urin dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Terlepas dari adanya perbedaan pengertian (pemaknaan) Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 UUD 1945 dalam UU Migas No. 22/2001 dan UU Listrik No. 

20/2002, secara keseluruhan kini setelah hampir 10 tahun UU Migas Nomor 22/2001 diberlakukan dan seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan seluruh kkan kegiatan Migas nasional telah diterbitkan, kenyataan menunju bahwa produksi minyak nasional terus menurun dan bahkan sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak neto (net oil importer), dimana produksi minyak nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keadaan ini berdampak luas, BAB I Pendahuluan 19 jauh ke depan, yang mampu memberikan harapan bagi terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat Indonesia, kecuali pada awal kemerdekaan dengan modal semangat nasionalisme yang tinggi telah menunjukkan perjuangan yang gigih berupaya meletakkan fondasi yang kuat bagi tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Yang penting untuk dikaji adalah, apakah politik hukum pengelolaan Migas yang berlaku saat ini sudah berdasarkan semangat dan jiwa Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen, karena hanya dengan ini pengelolaan sumber daya alam Migas diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 



  • Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
     

    Isi tulisan akan diterbitkan dan hanya pemilik blog yang dapat menghapusnya.


    削除
    Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak
      Komentar(0)