gooretro

era baru dunia digital ada ditangan kita

the greatest happiness of the greatest number

Friedman adalah penganut aliran ini dengan semboyannya "the greatest happiness of the greatest number" yaitu dengan menyarankan pentingnya campur tangan pemerintah untuk terciptanya kebahagiaan sebesar-besarnya bagi rakyat banyaklo. Tanpa campur tangan dari pemerintah dalam segala kegiatan masyarakat akan tercipta suatu keadaan yakni sebagian masyarakat tidak dapat mencapai kehidupan yang sejahtera seperti yang diinginkan. Terkait dengan semboyan ini, pencapaian kebahagiaan bagi rakyat banyak tersebut menjadi titik pandang yang terpenting dari aliran utilitarian. 

Dalam upaya pencapaian kebahagiaan, maka kepentingan- kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dikelompokkan dalam tiga golongan proses pembentukan urin oleh Roscoe Pound, yaitu kepentingan umum, masyarakat dan pribadi sehingga dengan penggolongan tersebut Roscoe Pound dapat dipandang sebagai penganut Utilitarianisme", Namun karena adanya kemungkinan sebagian masyarakat tidak dapat mencapai kehidupan yang sejahtera, maka sangat logis apabila semboyan di atas diubah menjadi Tthe sreatest happiness fr al": Terkait dengan pemanfaatan kekayaan alam yang pada awalnya terbatas pada pertambangan mineral, di dunia internasional ada dua aliran yang mendasari ketentuan hukum pertambangan, yakni aliran Anglo-Saxon dan aliran Continental. Prinsip aliran Anglo-Saxon, kuasa ' ulli Rasjidi & tra Thania Rasjidi, Pengantor Filsofat Hukum, Mandar Maju, Bandung, Cet.

ke- 3, 2002, hlm 60 0 Friedmann W, Legal Theory, Stevens & Sons, London, 4" Edition, 1960, him. 274 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafot Hukum, Apa dan Bagaimana filsofat Hukum Indonesio, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 85 13 Pendaion Hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam ini merupakan pengertian yang mendasar dan inti politik hukum pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dikatakan mendasar karena ini tiada lain merupakan bentuk kedaulatan negara atas sumber daya alam, sehingga pengertian hak menguasai oleh negars atas Migas dapst diartikan sebagal "kedaulatan negara atas Mipas" balkan dalam cakupan yang lebih luas adalah kedaulatan energl. 

Dan sebsgaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa perjuangan bangsa Indonesia menguasai sumber daya alam Migas untuk kesejahteran rakyat telal berlangsung sangat berat dan panjang, Verjuangan dimaksud tiada lain adalah untuk "merebut kedaulatan Migas" (atau kedaulatan energi dalam cakupan yang lebih luas) yang didasarkan pada as grobak lipat menguasai oleh negara atas sumber daya alam dimaksud. Hasil perjuangan ini dituangkan ke dalam UU Migas No. 

4/Vp/1960, menetapkan bahwa Negara adalah pemegang Kuasa Mineral, Pemerintah diberi Kuasa Pertambangan dan Perusahaan Negara diberi Kuasa Usaha Pertambangan sedangkan pihak Investor berstatus sebagai Kontraktor bagi Perusahaan Negara, Dengan demikian Indonesia telah sepenubnya mempunyai kedaulatan atas Migas, namun manajemen kerjasama dalam Kontrak Kerja (KK) dipegang oleh Kontraktor dengan membayar royalti dan pajak. Dengan menerbitkan UU Pertamina No. B/1971, Pemerintah menetapkan Pertamina sebagai satu-satunya Perusahaan Negara dan menugaskan Pertamina untuk menangani seluruh kegiatan Migas di Indonesia, sebagai Perusahaan Migas Nasional, layaknya Nutional or Company NOC, di beberapa negara di dunia, mengubah Kontrak Kerja (KK) dengan Kontrak ai (KP5) dan Pertamine memeyang manajemennya, BAB I Pendahuluan 29 berat. 



  • Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
     

    Isi tulisan akan diterbitkan dan hanya pemilik blog yang dapat menghapusnya.


    削除
    the greatest happiness of the greatest number
      Komentar(0)