gooretro

era baru dunia digital ada ditangan kita

Hak kuasa mineral

Walaupun hak kuasa mineral masih berada pada Negara, namun hak sebagian kuasa usaha pertambangan diberikan kepada pihak ke tiga (termasuk asing) yang diberi wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas. Demikian pula pembentukan BP Migas yang bukan merupakan Perusahaan Negara (BUMN) diberi kuasa pertambangan untuk melakukan manajemen kegiatan Kontrak Kerja Sama di kegiatan Hulu, berpotensi mengakibatkan Indonesia tidak mandiri dalam pengelolaan industri Migas dan bahkan akan selamanya tergantung dari pihak asing Diawali dengan mengemukakan perbedaan mendasar politik hukum pengelolaan industri Migas saat ini dan sebelum Reformasi, dilengkapi dengan data pendukung yang relevan serta potensi akibat yang ditimbulkan serta mengacu pada UUD 1945 yang mempunyai cita hukum membangun negara proses pembentukan urin kesejahteraan dan teori-teori terkait dan dilengkapi dengan memperbandingkan politik hukum pengelolaan Migas di beberapa negara, Penelitian ini diharapkan dapat menemukan formulasi bagaimana membangun politik hukum pengelolaan Migas Indonesia masa depan terkait dengan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan Migas yang kesemuanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dan dengan berlandaskan pada arahan politik hukum ini diharapkan dapat diajukan pemikiran hal-hal pokok yang diperlukan untuk menyusun kerangka peraturan perundang-undangan tentang Migas yang diandalkan dapat membangun kemandirian dan ketahanan Migas. Lebih jauh lagi. diharapkan Penelitian ini juga mampu mengemukakan pemikiran bagaimana Indonesia mampu membina kemandirian dan ketahanan energi secara luas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

BAB I Pendahuluan 31 Untuk dapat menemukan jawaban atas masalah yang telah didentifikasi tersebut di atas, analisis dilandasi dengan arahan sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945 khususnya Pasal 33, bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam Migas adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita bangsa menciptakan Negara Kesejahteraan. Analisis dengan arahan amanat ini, dilakukan pendekatan dengan menggunakan Teori tentang Negara Kesejahteraan sebagai Teori Payung (Grand Theory) dan Teori tentang Hak Menguasai Negara sebagai Teori Pendukung (Middle Range Theory), sedangkan terkait dengan Pembangunan Nasional dipaki Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sebagai Teori Terapan (Applied Theory), yang akan diuraikan dalam BAB II BAB II Tinjauan Hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia 33 Politik hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda membiarkan tumbuhnya aneka ragam sistem hukum, terutama yang berkaitan gerobak lipat dengan pengakuan atau pembiaran (erkennen, overlaten) terhadap hukum adat atau hukum keagamaan, ternyata bermakna secara positif dan negatif. 

Positif, karena rakyat dibiarkan untuk memelihara hukum sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat sendiri. Negatif, karena politik hukum itu tidak memberi kesempatan rakyat Indonesia untuk mengenal dan menerapkan pranata hukum baru yang dapat menjadi pendorong modernisasi seperti dalam sistem perniagaan dan lain-lain Terlepas dari pengaruh aspek-aspek positif atau negatif tersebut, maka politik hukum yang mengakui aneka ragam sistem hukum lain, secara sosiologis merupakan suatu kearifan masyarakat untuk memelihara terhadap nilai dan pranata hukum asli majemuk, merupakan salah satu ciri masyarakat bangsa Indonesia. 

Dengan demikian, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia adalah hukum yang hidup nyata dalam masyarakat (the living law). Tanpa mempertimbangkan kemajemukan pranata hukum yang ada dalam masyarakat, maka penerapan suatu politik hukum akan sulit dapat mencapai tujuannya, kalau tidak gagal pada saat penyusunannya maka akan gagal pada saat penerapannya Proklamasi Kemerdekaan R.I telah menandai lahirnya politik hukum Indonesia sekaligus sebagai awal pembangunan Tatanan Hukum Nasional " yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD Menurut Bagir Manan, seperti yang dikutip oleh Kotan Y. 



  • Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
     

    Isi tulisan akan diterbitkan dan hanya pemilik blog yang dapat menghapusnya.


    削除
    Hak kuasa mineral
      Komentar(0)