gooretro

era baru dunia digital ada ditangan kita

Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan

Stefanus dalam bukunya Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara" Politik Hukum terdiri dari " BAB I Tinjauan Hukum tentang Pengeloloan Sumber Daya Alom Migos di Indonesia 35 Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila sebagai paradigma politik hukum merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk sehingga tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu Politik hukum untuk mewujudkan fungsi-fungsi hukum di atas, tidak hanya mengenai pembentukan asas dan kaidah hukum, tetapi meliputi sistem pembentukan, sistem penegakan, dan usaha-usaha pembaharuan tatanan sosial yang menjunjung tinggi hukum. 

Dengan perkataan lain, politik hukum harus bersifat integral tidak parsial, baik dari aspek-aspek sistem hukum, maupun fungsi-fungsi hukum dalam segala bidang grobak lipat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan sederhana atas politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara". Menurut Bagir Manan", politik hukum di masa depan diarahkan pada beberapa hal utama. 

Pertama, hukum sebagai instrumen membentuk dan mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta masyarakat demokratis. Dengan perkataan lain, hukum sebagai Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitust, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm 30-31 Mahfud, lbid, hlm. 15 Disampaikan dalam Diskusi IKAPTISI, di UGM, Yogyakarta tanggal 12 September 1999 " 18 BAB II Tinjauan Hukum tentang Pengelolaan Sumber Doya Alam Migas di Indonesia 37 3. L. J. Van Apeldorn: Politik hukum sebagai politik perundang- undangan. Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan (pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja)20 4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto: Politik Hukum sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Moh. Mahfud MD: Politik Hukum (dikaitkan di Indonesia): a. Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun 5. dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuharn penciptaan hukum yang diperlukan. b. 

Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleiding Tot de Fechts Wetenschap in Nederland. Lebih lanjut Machfud mengemukakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara Politik hukum merupakan bagian dari obyek studi hukum. Apeldoorn tidak secar menyebut politik hukum dalam klasifikasinya mengenai ilmu hukum tetapi menurut bidang ini plisit tercakup di bagian kedua klasifikasinya yakni bagian seni dan keterampilan pada memasukkan kegiatan praktek untuk menemukan serta merumuskan kaidah hukum. Kusumadi ilmu pengetahu menentukan bagian aspek-aspek hukum yang diperlukan dalam Berdasarkan SK Rektor UGM No. 4 Tahun 1986, politik hukum menjadi mata kuliah pilihan y berdiri sendiri untuk jurusan-jurusan dan program kekhususan tertentu pada Program Strata sedangkan SK Mendikbud No. 002/U/1996 menetapkan bahwa "politik hukum satu mata kuliah wajib secara nasional untuk Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2) dalam ilmu hukum an politik hukum sebagai bagian yang mempelajari kebijaksanaan dalam pembentukan hukum menjadi salah  

BAB II Tinjauan Hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia 39 Adanya perbedaan jawaban atas pertanyaan tentang mana yang lebih determinan di antara keduanya, terutama perbedaan antara alternatif jawaban yang pertama dan kedua, disebabkan oleh perbedaan cara para ahli memandang kedua sub-sistem kemasyarakatan tersebut. Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dala segala tingkat proses pembentukan urin hubungan antar-anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik. Sedangkan mereka yang memandang hukum dari sudut das sein (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya. Kegiatan legislatif (pembuatan UU) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya, terlebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. 



  • Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
     

    Isi tulisan akan diterbitkan dan hanya pemilik blog yang dapat menghapusnya.


    削除
    Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan
      Komentar(0)