gooretro

era baru dunia digital ada ditangan kita

Tampak jelas bahwa lembaga legislatif

Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum sendiri". Dengan demikian, jawaban tentang hubungan kasualitas antara hukum dan politilk dapat berbeda, tergantung dari perspektif yang dipakai untulk memberikan jawaban tersebut. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan satjpto Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung, 1985, him.79 BAB II Tinjauan Hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam urin di Indonesia 41 bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik". Terlebih pasca amandemen UUD 1945 titik berat legislasi sudah berpindah dari Pemerintah ke DPR. 

Semula Pemerintah membuat Undang-undang dengan persetujuan DPR (ratifikasi), namun kini DPR mempunyai kekuatan legislasi dan Pemerintah boleh mengajukan RUU, sehingga Undang-undang menjadi suatu produk politik. Komponen penting yang menjadi fondasi pembangunan landasan hukum dan politik pengelolaan sumber daya alam Migas terdiri dari: a). Kepemilikian Kekayaan Alam; b). Penguasaan oleh Negara dan c), Kewenangan Perusahaan Negara dalam pengusahaan Migas sampai kepada prinsip kerja sama dengan pihak ketiga (utamanya dengarn pihak asing) termasuk batas kewenangan yang diberikan kepada pihalk asing. 

Kepemilikan kekayaan alam termasuk kekayaan alam yang berupa Migas tunduk pada pengaturan hukum pertambangan yang dikenal dengan hak atas Kuasa Mineral (Mineral Rights), hak atas Kuasa Pertambangan (Mining Rights) dan hak atas Kuasa Usaha Pertambangan (Economic Rights). Kuasa mineral merupakan penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam suatu wilayah negara sebagai bagian integral dari kedaulatan wilayah; kuasa pertambangan merupakan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan proses pembentukan urin pertambangan; dan kuasa usaha pertambangan merupakan wewenang untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan usaha. 27 Dikemukakan pada kunjungan Lev ke Indonesia pada tahun 1995 BAB Il Tinjauan Hukum tentang Pengeloloan Sumber Daya Alam Migas di Indonesio 43 3. 

Ekonomi liberal telah diganti dengan sistem ekonomi yang lebilh dipimpin oleh pemerintah pusat (centraal geleide ekonomie). 4. Tugas dari suatu Welfare State adalah Bestuurszorg, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. 5. Tugas negara adalah menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyarakat. Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dalam arti sempit atau seperti yang disebut Utrecht, Negara Hukum klasik (klasieke rechtsstaat) yang merupakan gambaran dari suatu negara liberal pada tingkat permulaan dari kemajuan negara negara kapitalis. Sedangkan negara hukum modern lahir dan berkembang di Eropa Barat sejak akhir abad ke-19 dan pada permulaan abad ke-20 merupakan gambaran dari suatu Welfare State, sebagai suatu sistem pemerintahan yang dikuti oleh kebanyakan negara-negara modern di dunia Adapun ciri-ciri Negara Hukum klasik adalah sebagai berikut: 1. Negara berdasarkan asas "Laissez faire laissez passer, yaitu asas kebebasan bagi semua warga negaranya dalam persaingan di antara mereka.

 " Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negaro Indonesio, Cetakan ke 1 Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, him 7-10 BAB II Tinjauan Hukum tentang Pengeloloan Sumber Daya Alam Migas di Indonesio 45 menegaskan bahwa "Negard Indonesia gerobak lipat adalah Negara Hukum UUD 1945 dan Tap MPR RI No. IV/1978 tentang GBHN, menjelaskan sebagai berikut: I. Corak negara RI adalah Welfare State karena mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, dapat dilihat pada: a). Penjelasan Pasal 33 UUD 1945: "Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran dari orang seorang b). Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/78 isinya sebagai berikut: Tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil dan seterusnya", (GBHN hlm 10 dan 37). 2. Negara RI ikut campur ke dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam lapangan produksi Pasal 33 UUD 1945 a). 



  • Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
     

    Isi tulisan akan diterbitkan dan hanya pemilik blog yang dapat menghapusnya.


    削除
    Tampak jelas bahwa lembaga legislatif
      Komentar(0)